Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Th. 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, yaitu hukum basic tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia sekarang ini. 1

UUD 1945 disahkan jadi undang-undang basic negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mulai sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, serta mulai sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan dengan aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun saat th. 1999-2002, UUD 1945 alami 4 kali perubahan (amendemen), yang merubah susunan bebrapa instansi dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.

Naskah Undang-Undang Basic 1945

Sebelumnya dikerjakan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Badan (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat datang dari 16 pasal yang cuma terbagi dalam 1 ayat serta 49 ayat datang dari 21 pasal yang terbagi dalam 2 ayat atau lebih), 4 pasal Ketentuan Peralihan, serta 2 ayat Ketentuan Penambahan), dan Keterangan.

Sesudah dikerjakan 4 kali perubahan, UUD 1945 mempunyai 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Ketentuan Peralihan, serta 2 pasal Ketentuan Penambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Th. 2002, diterbitkan Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia Th. 1945 Dalam Satu Naskah, jadi Naskah Perbantuan serta Gabungan Tanpa ada Ada Opini.

Histori Awal

Tubuh Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibuat pada tanggal 29 April 1945 yaitu tubuh yang membuat rancangan UUD 1945. Pada saat sidang pertama yang berjalan dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan ide mengenai ” Basic Negara ” yang dinamakan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membuat Panitia Sembilan yang terbagi dalam 9 orang untuk membuat Piagam Jakarta yang juga akan jadi naskah Pembukaan UUD 1945. Sesudah dihilangkannya anak kalimat ” dengan keharusan menggerakkan syariah Islam untuk pemeluk-pemeluknya ” jadi naskah Piagam Jakarta jadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada saat Sidang Ke-2 Tubuh Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Tubuh ini tanpa ada kata ” Indonesia ” karna cuma ditujukan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Ke-2 tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 jadi Undang-Undang Basic Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Dalam kurun saat 1945-1950, UUD 1945 tidak bisa dikerjakan seutuhnya karna Indonesia tengah disibukkan dengan perjuangan menjaga kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 mengambil keputusan kalau kekuasaan legislatif diserahkan pada KNIP, karna MPR serta DPR belum juga terjadi. Tanggal 14 November 1945, dibuat Kabinet Semi-Presidensial (” Semi-Parlementer “) yang pertama, hingga momen ini adalah perubahan pertama dari system pemerintahan Indonesia pada UUD 1945.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pada saat ini system pemerintahan indonesia yaitu parlementer. Bentuk pemerintahan serta bentuk negaranya federasi yakni negara yang di dalamnya terbagi dalam negara-negara sisi yang masing masing negara sisi mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengurusi masalah dalam negerinya. Ini adalah perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan kalau Indonesia yaitu Negara Kesatuan.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan system Demokrasi Parlementer yang seringkali dimaksud Demokrasi Liberal. Pada periode ini juga kabinet senantiasa silih bertukar, mengakibatkan pembangunan tidak jalan lancar, semasing partai lebih memerhatikan kebutuhan partai atau golongannya. Sesudah negara RI dengan UUDS 1950 serta system Demokrasi Liberal yang dihadapi rakyat Indonesia sepanjang nyaris 9 th., jadi rakyat Indonesia sadar kalau UUDS 1950 dengan system Demokrasi Liberal tidak pas, karna tidak cocok dengan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Sebagian ketentuan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta system pemerintahan Indonesia

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 1966)

Karna kondisi politik pada Sidang Konstituante 1959 di mana banyak sama-sama tarik ulur kebutuhan partai politik hingga tidak berhasil hasilkan UUD baru, jadi pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno keluarkan Dekret Presiden yang satu diantara berisi memberlakukan kembali UUD 1945 jadi undang-undang basic, menukar Undang-Undang Basic Sesaat 1950 yang berlaku pada saat itu.

Pada saat ini, ada beragam penyimpangan UUD 1945, salah satunya :

Presiden mengangkat Ketua serta Wakil Ketua MPR/DPR serta MA dan Wakil Ketua DPA jadi Menteri Negara
MPRS mengambil keputusan Soekarno jadi presiden seumur hidup
Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)
Pada saat Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyebutkan juga akan menggerakkan UUD 1945 serta Pancasila dengan murni serta konsekwen.

Pada saat Orde Baru, UUD 1945 juga jadi konstitusi yang begitu ” sakral “, diantara lewat beberapa ketentuan :

Ketentuan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyebutkan kalau MPR berketetapan untuk menjaga UUD 1945, tidak berkehendak juga akan lakukan perubahan terhadapnya
Ketentuan MPR Nomor IV/MPR/1983 mengenai Referendum yang diantaranya menyebutkan kalau apabila MPR berkehendak merubah UUD 1945, terlebih dulu mesti minta pendapat rakyat lewat referendum.
Undang-Undang Nomor 5 Th. 1985 mengenai Referendum, yang disebut proses Ketentuan MPR Nomor IV/MPR/1983.
Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999
Pada saat ini di kenal masa transisi. Yakni masa mulai sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B. J. Habibie s/d lepasnya Propinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945

Satu diantara tuntutan Reformasi 1998 yaitu dikerjakannya perubahan (amendemen) pada UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 diantaranya karna pada saat Orde Baru, kekuasaan teratas di tangan MPR (serta sebenarnya bukanlah di tangan rakyat), kekuasaan yang begitu besar pada Presiden, ada pasal-pasal yang sangat ” luwes ” (hingga bisa menyebabkan multitafsir), dan fakta rumusan UUD 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum juga cukup di dukung ketetapan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 saat itu yaitu menyempurnakan ketentuan basic seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi serta negara hukum, dan beberapa hal beda yang sesuai sama perubahan masukan serta keperluan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan perjanjian salah satunya tidak merubah Pembukaan UUD 1945, tetaplah menjaga susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau setelah itu lebih di kenal jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menegaskan system pemerintahan presidensial.

Dalam kurun saat 1999-2002, UUD 1945 alami 4 kali perubahan (amendemen) yang diputuskan dalam Sidang Umum serta Sidang Tahunan MPR :

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 �’ Perubahan Pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 �’ Perubahan Ke-2 UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 �’ Perubahan Ke-3 UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 �’ Perubahan Ke-4 UUD 1945

Reply